Perokok Aktif Terancam Tidak Peroleh Kartu Jamkesd

Senin, 22 Maret 2010 | 08:54 WIB shutterstock Ilustrasi MALANG, KOMPAS.com — Para perokok aktif yang selama ini masih ditoleransi kepesertaannya dalam jaminan kesehatan daerah atau jamkesda di Kota Malang, Jawa Timur, pada 2010 ini terancam tidak akan diakomodasi lagi. Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang Syaiful Rusdi, Senin (22/3/2010), mengatakan, pencoretan para perokok menjadi peserta jamkesda ini masih dalam taraf wacana, belum ada kesepakatan dengan instansi terkait. "Kami memang mengusulkan agar salah satu indikator yang dimasukkan dalam verifikasi untuk penerima jamkesda ini adalah tidak merokok. Kalau ternyata perokok aktif, ya, otomatis harus dicoret dari daftar peserta," ucap politisi dari PAN tersebut. Ia mengakui, wacana memasukkan kebiasaan merokok sebagai salah satu indikator penerima jamkesda tersebut muncul setelah komisi bidang kesejahteraan dan kesehatan itu melakukan kunjungan kerja ke Jakarta Barat, belum lama ini. Menurut dia, memasukkan kebiasaan merokok menjadi salah satu indikator jamkesda itu diharapkan berdampak lebih baik bagi yang bersangkutan. Tidak hanya baik secara finansial, tapi juga bagi kesehatan. Menanggapi usulan Komisi D DPRD itu, Kepala Dinkes Kota Malang Enny Sekar Rengganingati menyatakan kesediaannya dan akan membahasnya lebih lanjut dengan para wakil rakyat tersebut. Ia menuturkan, untuk memasukkan indikator kebiasaan merokok menjadi salah satu penilaian dalam jamkesda, indikator itu harus dimasukkan dalam daftar pertanyaan, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga. "Prinsipnya, kami mendukung dan sependapat dengan usulan Dewan, tetapi bagaimanapun juga kami harus membahasnya lebih lanjut dengan instansi terkait dan Dewan sendiri. Kalau sudah ada kesepakatan dan semua setuju, kami tinggal menggodok teknisnya saja," ujar Enny. Selain akan memasukkan indikator perokok aktif, dalam validasi peserta jamkesda juga akan diajukan berbagai pertanyaan dan kriteria, seperti yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik ketika menilai dan menentukan keluarga miskin.